PATIKALA.com — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali membuka ruang dialog dengan warga pengelola kebun di Dusun Masamba, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kamis (15/1/2026).
Dialog dipimpin langsung Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).
Lahan seluas sekitar 394 hektare tersebut tercatat sebagai aset Pemkab Luwu Timur dan telah disepakati untuk disewa oleh PT IHIP sebagai bagian dari pengembangan kawasan industri.
Warga menyatakan pada prinsipnya mendukung masuknya investasi. Namun, mereka berharap kebun yang telah dikelola selama puluhan tahun sebagai sumber penghidupan tidak diabaikan dalam proses pembangunan.
“Kami tidak menolak investasi, tapi kebun warga jangan dirugikan,” ujar Acis, salah satu warga.
Di lahan tersebut terdapat berbagai tanaman produktif seperti durian, jengkol, merica, kelapa sawit, dan mangga. Warga meminta kejelasan nilai kompensasi atas tanaman dan bangunan yang telah mereka rawat bertahun-tahun.
Pemerintah daerah menjelaskan, perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT IHIP telah ditandatangani pada 24 September 2025. Nilai sewa lahan mencapai Rp4,45 miliar untuk jangka waktu lima tahun.
Bupati Irwan Bachri Syam menegaskan pemerintah tetap menghargai keberadaan warga yang berkebun di kawasan tersebut. Pemerintah berkomitmen memberikan kompensasi terhadap tanaman dan bangunan milik warga.
Namun, Irwan menegaskan kompensasi tidak dapat diberikan untuk tanah karena statusnya merupakan aset sah pemerintah daerah. “Kompensasi diberikan untuk tanaman dan bangunan, bukan tanah,” tegasnya.
Sebagai bagian dari musyawarah, warga diberikan waktu 3×24 jam untuk membicarakan hasil pertemuan bersama keluarga sebelum mengambil keputusan.
Irwan, salah satu warga, mengatakan hingga kini belum ada kesepakatan final terkait nilai kompensasi. Hal senada disampaikan Yulisman yang berharap penilaian tanaman dilakukan secara wajar dan terbuka.
Pemerintah daerah berharap dialog ini menghasilkan kesepakatan adil, sehingga pembangunan kawasan industri PSN dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat.



