PATIKALA.com — Komisi II DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Ketua Kelompok Sarana dan Prasarana Perkebunan. Pembahasan difokuskan pada pengembalian berkas usulan bantuan sarana dan prasarana kelompok tani oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Rapat ini digelar pada (06/10/2025).
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Muhtar, menjelaskan beberapa dokumen dikembalikan karena belum memenuhi kelengkapan administrasi yang ditetapkan kementerian.
“Ada beberapa komponen dalam usulan kelompok tani yang perlu diperbaiki agar bisa diterima dan diproses lebih lanjut,” ujar Muhtar.
Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Wahidin Wahid, menegaskan agar proses verifikasi tidak menjadi hambatan bagi petani. Ia meminta pendampingan lebih aktif dari Dinas Pertanian untuk membantu kelompok tani melengkapi dokumen.
“Pendampingan harus maksimal supaya petani tidak kesulitan memperoleh bantuan,” kata Wahidin.
Sementara itu, anggota Komisi II lainnya, Firman Udding, menekankan pentingnya pemerintah daerah memperjuangkan kepentingan petani.
“Anggaran ini dari pusat untuk membantu petani. Kita harus memastikan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat,” tegas Firman.
RDP ini menjadi momentum bagi DPRD Luwu Timur untuk memastikan bantuan pertanian berjalan tepat sasaran dan tidak terhambat persoalan administratif.
Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan kelompok tani menjadi kunci agar bantuan bisa memberi manfaat nyata bagi petani di Luwu Timur.
Langkah ini diharapkan juga meminimalkan kendala birokrasi yang sering memperlambat proses penyaluran bantuan pertanian.



