Patikala.com – DPRD Luwu Timur memastikan aturan perlindungan tenaga kerja lokal akan menjadi salah satu prioritas pembahasan pada 2026. Langkah ini diambil agar warga Luwu Timur tidak hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi besar. (17/09/2025)
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Luwu Timur menyampaikan hal itu usai melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulsel di Makassar.
Pertemuan ini juga membahas rencana pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2026 dan dua rancangan perda inisiatif, termasuk perlindungan dan pemberdayaan petani.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan Ranperda ini penting untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal. “Kita ingin warga Luwu Timur menjadi prioritas mendapatkan pekerjaan, terutama di kawasan industri yang sedang berkembang,” ujarnya.
Firman menambahkan aturan ini bukan hanya soal jumlah pekerja lokal, tetapi juga soal perlindungan hak-hak mereka. Dengan aturan yang jelas, diharapkan angka pengangguran bisa turun dan daya beli masyarakat meningkat.
Ia juga menegaskan, aturan ini menjadi tameng dari dampak sosial akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. “Kita ingin tenaga kerja lokal menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. Ranperda ini mendesak untuk segera dibuat,” tegasnya.
DPRD Luwu Timur berharap aturan ini benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan warga. “Kita ingin ada dampak langsung bagi kualitas hidup masyarakat,” kata Firman.
Konsultasi ini menjadi bagian dari proses penyusunan aturan sebelum disahkan. DPRD menargetkan pembahasan dipercepat agar bisa berlaku mulai 2026.



