Patikala.com – Bapemperda DPRD Luwu Timur melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemprov Sulsel di Makassar. Konsultasi ini membahas tahapan penyusunan Perda untuk Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2026, Rabu (17/09/2025).
Salah satu prioritas yang diusulkan adalah Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Ranperda ini dinilai penting untuk memperkuat sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, mengatakan sekitar 80 persen penduduk Luwu Timur bergantung pada pertanian. Karena itu, regulasi yang mendukung keberlangsungan dan perkembangan petani sangat dibutuhkan.
Firman menjelaskan Ranperda ini akan memudahkan akses petani terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar. Dengan begitu, produktivitas meningkat dan harga jual hasil pertanian lebih stabil.
Selain perlindungan, Ranperda ini juga mendorong pemberdayaan petani melalui kemudahan memperoleh sarana produksi dan teknologi tepat guna.
“Regulasi ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat peran sektor pertanian dalam pembangunan daerah,” kata Firman.
Bapemperda memastikan hasil konsultasi ini akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperda dibahas bersama pemerintah daerah.



