Luwu Timur, patikala.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam menyempurnakan program prioritas dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Lutim, Kamis (17/07/2025), yang digelar di ruang rapat utama DPRD, Malili.
Agenda rapat mencakup jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 serta penyerahan dokumen KUA-PPAS 2026.
Wakil Bupati Puspawati Husler mewakili Bupati membacakan sambutan di hadapan Ketua DPRD Ober Datte, anggota dewan, Forkopimda, OPD, hingga tokoh masyarakat.
Menanggapi Fraksi NasDem, Pemkab mengakui beberapa proyek strategis masih menghadapi kendala. Pasar Tomoni baru rampung 94,47% per Maret 2025 dan masih kekurangan pembayaran.
Penyelesaian Rumah Sakit Atue direncanakan tuntas 2025, sementara pengadaan alat kesehatan dilakukan 2026. Islamic Center akan dilanjutkan setelah penyempurnaan desain.
Terkait anggaran, Pemkab sepakat bahwa serapan harus diiringi dengan dampak nyata, bukan hanya soal realisasi.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Silpa 2024 sebesar Rp20,9 miliar. Pemerintah menjelaskan, Silpa berasal dari dana kas BLUD, BOS, BOK, dan transfer pusat akhir tahun.
Realisasi pendapatan daerah sah yang hanya 61,66% disebut akibat hibah listrik dan scrap yang baru cair pada 2025. Pola hibah akan diubah ke bentuk barang.
Fraksi Golkar memberi apresiasi atas pengelolaan keuangan dan mendorong peningkatan kinerja. Pemkab menyambut baik dan berkomitmen menjaga opini WTP.
Fraksi GPR menekankan perlunya peningkatan pendapatan dan efektivitas penyusunan RKA. Pemkab akan lakukan evaluasi menyeluruh.
Untuk banjir di wilayah Burau, pemerintah akan menurunkan tim teknis dan berkoordinasi dengan PTPN XIV untuk penanganan dampak lingkungan.
Fraksi PAN menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan desa. Pemkab akan memperkuat komunikasi melalui musrenbang dan rakor pembangunan.
Untuk air bersih, reservoir telah dibangun di Maramba pada 2024 dan akan ditingkatkan agar menjangkau lebih banyak warga.
Soal jalan tani, kendala lahan hibah jadi perhatian. Pemkab akan terus mencari akses legal dan sosial yang memungkinkan.
Terkait distribusi guru dan sarpras pendidikan, Pemkab berjanji melakukan inventarisasi ulang dan evaluasi pemerataan.
Wabup menutup dengan menyampaikan bahwa seluruh kritik fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk pembahasan teknis selanjutnya.
“Semoga ini jadi pijakan awal untuk kebijakan fiskal 2026 yang lebih matang dan berpihak pada masyarakat,” ujar Puspawati.



