Patikala.com – Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Hualy Nikel Indonesia (HNI), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas PUPR, Selasa (17/06/2025).
Pertemuan berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD pukul 11.00 WITA. Agenda utama membahas soal perizinan pembangunan dan rekrutmen tenaga kerja lokal oleh PT HNI.
Anggota Komisi III, Badawi dari Fraksi Golkar, menyoroti belum adanya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR.
“Perusahaan besar seperti HNI harusnya patuh aturan. Jangan ulangi kejadian 2014, waktu masyarakat hampir bakar kantor DPRD gara-gara pembebasan lahan,” tegasnya.
Badawi juga meminta PT Vale yang menjadi mitra proyek, agar serius mengawal proses pembebasan lahan untuk mencegah konflik.
Ketua Komisi III, Rivaldi (PAN), menyatakan dukungan terhadap investasi, namun menekankan manfaat yang harus dirasakan masyarakat.
“Kita bukan anti investor. Tapi jangan sampai daerah cuma jadi tempat keruk tanah, lalu ditinggal dampaknya,” ujarnya.
Ia meminta Dinas PUPR mengawasi aktivitas HNI sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Erik Estrada dari Fraksi PDIP mengingatkan hasil kunjungan kerja ke PT HNI bulan lalu. Saat itu perusahaan diminta berkoordinasi dengan pemerintah.
“Rekrutmen tenaga kerja harus jelas dan terbuka. Utamakan putra daerah,” kata Erik.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kamal Rasyid, menyambut baik forum ini. Ia menilai dialog seperti ini penting untuk menciptakan hubungan yang sehat antara investor, pemerintah, dan masyarakat.
“Kita semua ingin investasi berjalan lancar. Tapi komunikasi jangan putus. Warga juga berhak tahu informasi yang benar,” tutup Kamal.



