Patikala.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menutup ruang gugatan hukum atas pemberhentian M Siddiq BM dari jabatan Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur. Keputusan ini dinyatakan telah sesuai prosedur dan tidak menyisakan celah keberatan.
Melalui surat resmi tertanggal 4 Juni 2025, Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman menyebutkan bahwa proses pemberhentian mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD.
Surat itu juga merupakan jawaban atas keberatan yang diajukan kuasa hukum Siddiq BM pada 26 Mei lalu. Pemprov menegaskan semua tahapan sudah ditempuh secara sah.
“Pemberhentian telah melalui mekanisme sah,” tulis Pemprov dalam surat tanggapan yang juga ditembuskan ke Gubernur, Bupati Luwu Timur, dan Ketua DPRD Lutim.
Gubernur Sulsel meresmikan pemberhentian Siddiq melalui SK Nomor 683/V/2025 tertanggal 20 Mei. Enam hari kemudian, penggantinya, Jihadin Peruge, resmi dilantik sebagai Wakil Ketua I DPRD Lutim melalui SK Nomor 705/V/2025.
Proses cepat ini memicu berbagai spekulasi politik di Luwu Timur. Namun Pemprov memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam keputusan tersebut.
“Tidak ada cacat hukum dalam penerbitan keputusan ini,” bunyi lanjutan surat tanggapan dari Pemprov.
Hingga kini, kuasa hukum Siddiq BM belum menyampaikan sikap resmi terkait langkah hukum selanjutnya.



