LUWU TIMUR, PATIKALA.com — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, melakukan kunjungan langsung ke Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Sabtu (19/4/2025), untuk meninjau lokasi lahan masyarakat yang bersengketa dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons aspirasi warga yang selama puluhan tahun memperjuangkan hak atas tanah yang mereka kelola secara turun-temurun.
Di hadapan warga dan tokoh masyarakat, Ketua Perserikatan Petani Sulawesi Selatan (PPSS) Desa Mantadulu, Mulki Sulaiman, menyampaikan bahwa masyarakat telah menunggu kejelasan selama lebih dari 35 tahun. Menurutnya, sebanyak 1.311 bidang tanah milik warga telah memiliki sertifikat dan SKT, namun hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara bebas akibat klaim dari pihak PTPN.
“Kami telah memiliki dokumen resmi, bahkan ada berita acara kesepakatan sejak 1999 yang ditandatangani oleh Kepala BPN saat itu dan pihak PTPN. Namun pengakuan itu belum berujung pada penyelesaian yang nyata,” kata Mulki.
Bupati Irwan menyampaikan komitmennya untuk mendorong penyelesaian sengketa tersebut melalui mekanisme yang legal dan berkeadilan. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan penambahan posko baru di lahan yang disengketakan selama proses penyelesaian berlangsung.
“Saya akan berupaya semaksimal mungkin agar persoalan ini dapat dituntaskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya mohon kepada warga untuk menahan diri demi proses penyelesaian yang baik,” ujar Irwan.
Usai berdialog dengan warga, Bupati bersama sejumlah pejabat dinas terkait meninjau langsung lokasi yang menjadi objek sengketa. Hadir mendampingi antara lain Kepala Dinas Transnaker Kamal Rasyid, Plt Kepala Dinas Sosial P3A Muhammad Yusri, Plt Kepala Dinas Kominfo-SP Muhammad Safaat DP, serta Camat Angkona.
Pemerintah daerah menyatakan akan segera membentuk tim khusus untuk menelusuri dokumen-dokumen kepemilikan serta melakukan mediasi dengan pihak PTPN guna mencari titik temu yang adil bagi semua pihak. Sengketa lahan ini telah menjadi isu strategis di Luwu Timur dan menjadi perhatian khusus pemerintah.



