PATIKALA.COM – DPRD Luwu Timur menyatakan dukungan terhadap langkah Pemkab Lutim menagih kewajiban pajak MBLB kepada PT Vale Indonesia Tbk.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge. Ia menilai penagihan pajak daerah beserta opsen sekitar Rp311 miliar memiliki dasar regulasi.
Menurut Jihadin, ketetapan tersebut merujuk hasil pemeriksaan BPK RI dan Bapenda Luwu Timur.
Ia juga menanggapi kritik yang menyebut kebijakan penagihan berisiko hukum hingga dianggap sebagai bentuk pemerasan terhadap perusahaan.
Jihadin menegaskan, penetapan pajak tersebut mengacu pada Perda Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023.
Regulasi itu merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.
“Perda Nomor 9 Tahun 2023 telah melalui mekanisme pembentukan regulasi. Karena itu, tudingan bahwa kebijakan ini merupakan pemerasan adalah narasi yang keliru,” kata Jihadin.
Soroti Pemanfaatan Material Tambang
Jihadin juga menyoroti status material overburden atau tanah penutup dan top soil yang dimanfaatkan perusahaan.
Menurutnya, material tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, seperti pembangunan jalan tambang, penahan tebing, dan area stockpile.
Ia berpandangan, pemanfaatan material tersebut memenuhi unsur objek pajak MBLB sesuai ketentuan yang berlaku.
“Material yang dimanfaatkan kembali untuk menunjang operasional perusahaan perlu dilihat sebagai objek pajak. Pengecualian hanya berlaku untuk penggunaan tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi,” ujarnya.
Tagihan Terbagi dalam Dua Kelompok
Berdasarkan rincian yang disampaikan, total kewajiban pajak daerah dan opsen sekitar Rp311 miliar terbagi dalam dua kelompok.
Pertama, reject disposal untuk masa pajak September hingga Desember 2025 sebesar Rp14 miliar berdasarkan SKPDKB.
Kedua, overburden dan top soil yang dimanfaatkan untuk masa pajak Januari 2025 hingga Juni 2026 sebesar Rp297 miliar berdasarkan SKPDKB.
Jihadin meminta manajemen PT Vale Indonesia Tbk bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti ketetapan pajak tersebut.
Ia berharap penyelesaian kewajiban itu dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
“Kami di DPRD Luwu Timur berdiri bersama Pemkab dan BPK RI. Pendapatan daerah dari sektor pajak diharapkan kembali untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
DPRD Luwu Timur, lanjut Jihadin, akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. (bii)



