Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Politik

DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
7 November 2026
Share
SHARE

PATIKALA.COM – DPRD Luwu Timur menyatakan dukungan terhadap langkah Pemkab Lutim menagih kewajiban pajak MBLB kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge. Ia menilai penagihan pajak daerah beserta opsen sekitar Rp311 miliar memiliki dasar regulasi.

Menurut Jihadin, ketetapan tersebut merujuk hasil pemeriksaan BPK RI dan Bapenda Luwu Timur.

Baca Juga

Hari Pahlawan, Firman Udding Tekankan Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Hari Pahlawan, Sarkawi Hamid Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Luwu Timur

Ia juga menanggapi kritik yang menyebut kebijakan penagihan berisiko hukum hingga dianggap sebagai bentuk pemerasan terhadap perusahaan.

Jihadin menegaskan, penetapan pajak tersebut mengacu pada Perda Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023.

Regulasi itu merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.

“Perda Nomor 9 Tahun 2023 telah melalui mekanisme pembentukan regulasi. Karena itu, tudingan bahwa kebijakan ini merupakan pemerasan adalah narasi yang keliru,” kata Jihadin.

Soroti Pemanfaatan Material Tambang

Jihadin juga menyoroti status material overburden atau tanah penutup dan top soil yang dimanfaatkan perusahaan.

Menurutnya, material tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional, seperti pembangunan jalan tambang, penahan tebing, dan area stockpile.

Ia berpandangan, pemanfaatan material tersebut memenuhi unsur objek pajak MBLB sesuai ketentuan yang berlaku.

“Material yang dimanfaatkan kembali untuk menunjang operasional perusahaan perlu dilihat sebagai objek pajak. Pengecualian hanya berlaku untuk penggunaan tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi,” ujarnya.

Tagihan Terbagi dalam Dua Kelompok

Berdasarkan rincian yang disampaikan, total kewajiban pajak daerah dan opsen sekitar Rp311 miliar terbagi dalam dua kelompok.

Pertama, reject disposal untuk masa pajak September hingga Desember 2025 sebesar Rp14 miliar berdasarkan SKPDKB.

Kedua, overburden dan top soil yang dimanfaatkan untuk masa pajak Januari 2025 hingga Juni 2026 sebesar Rp297 miliar berdasarkan SKPDKB.

Jihadin meminta manajemen PT Vale Indonesia Tbk bersikap kooperatif dalam menindaklanjuti ketetapan pajak tersebut.

Ia berharap penyelesaian kewajiban itu dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

“Kami di DPRD Luwu Timur berdiri bersama Pemkab dan BPK RI. Pendapatan daerah dari sektor pajak diharapkan kembali untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

DPRD Luwu Timur, lanjut Jihadin, akan mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. (bii)

You Might Also Like

Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Pemkab Lutim Jelaskan Dasar Hukum Tagihan Pajak MBLB Rp311 Miliar ke PT Vale
Pemkab Lutim Serahkan Propemperda 2027, Bupati Tekankan Kualitas Ranperda
Fraksi PDIP Desak PT Vale Beri Kepastian Pajak MBLB Rp311 Miliar
Erick Estrada Salurkan 37 Kambing, Warga Pekaloa Didorong Kembangkan Ternak
TAGGED:DPRD Luwu TimurJihadin PerugePAD Luwu TimurPajak MBLBPT Vale Indonesia
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Next Article Atlet binaraga Luwu Timur, Hukama dan Ahmad Yadi, meraih dua perak di Porprov Sulsel 2026. Total medali Lutim kini mencapai 10. Binaraga Tambah Dua Perak, Luwu Timur Kini Koleksi 10 Medali Porprov
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?