Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Pemkab Lutim Jelaskan Dasar Hukum Tagihan Pajak MBLB Rp311 Miliar ke PT Vale
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Ekonomi

Pemkab Lutim Jelaskan Dasar Hukum Tagihan Pajak MBLB Rp311 Miliar ke PT Vale

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
7 November 2026
Share
SHARE

PATIKALA.COM – Pemkab Luwu Timur menjelaskan dasar hukum penagihan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ikutan kepada PT Vale Indonesia Tbk.

Total kewajiban pajak daerah beserta opsen yang ditagihkan mencapai sekitar Rp311 miliar. Nilai tersebut berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI dan Bapenda Luwu Timur.

Kepala Bapenda Luwu Timur, Muhammad Yusri, menegaskan kebijakan tersebut memiliki dasar regulasi. Penjelasan ini disampaikan untuk merespons opini publik yang mempersoalkan penagihan pajak MBLB.

Baca Juga

Stan Luwu Timur Ramai Dikunjungi Warga di Festival Teluk Lalong 2026
Syal Taipa hingga Terasi Malili, Produk Luwu Timur Tampil di Festival Teluk Lalong

Pemkab Lutim menyebut Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melalui sejumlah tahapan pembentukan regulasi.

Prosesnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.

Selain itu, regulasi tersebut telah melalui harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum, fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, serta evaluasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan.

Pakar Hukum Jelaskan Status Material Tambang

Pakar hukum administrasi dan tata negara, Dr. Zainuddin Djaka, turut memberikan pandangan mengenai status material overburden, top soil, dan reject disposal.

Menurutnya, material yang dikeruk dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan operasional perusahaan perlu dilihat berdasarkan ketentuan perpajakan.

Ia menilai pemanfaatan material untuk pembangunan jalan tambang, penahan tebing, hingga area stockpile memenuhi unsur pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU HKPD.

Zainuddin juga merujuk hasil pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, pengambilan MBLB ikutan untuk reklamasi, pascatambang, atau pemanfaatan lainnya dapat menjadi objek pajak sesuai ketentuan.

Sementara itu, pengecualian objek pajak disebut berlaku untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum nonkomersial, serta rumah ibadah yang dibiayai masyarakat.

Rincian Tagihan Mencapai Rp311 Miliar

Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Lutim, tagihan tersebut terbagi dalam dua kelompok material.

Pertama, reject disposal untuk masa pajak September hingga Desember 2025. Nilai pajak daerah dan opsennya sekitar Rp14 miliar berdasarkan SKPDKB.

Kedua, overburden yang dimanfaatkan, termasuk top soil dan disposal, untuk masa pajak Januari 2025 hingga Juni 2026. Nilainya sekitar Rp297 miliar.

Dengan demikian, total tagihan pajak daerah dan opsen mencapai sekitar Rp311 miliar.

Pemkab Lutim berharap manajemen PT Vale Indonesia Tbk segera menindaklanjuti ketetapan tersebut. Pemerintah daerah juga meminta perusahaan bersikap kooperatif dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.

Penagihan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lutim memperkuat penerimaan daerah. Namun, perkembangan penyelesaian tagihan dan tanggapan resmi PT Vale masih perlu disampaikan secara terbuka kepada publik. (bii)

You Might Also Like

Luwu Timur Resmi Jadi Tuan Rumah Tunggal Porprov XIX Sulsel 2030
Luwu Timur Raih 146 Medali, Peringkat Tujuh di Porprov Sulsel XVIII
Luwu Timur Raih Peringkat Ketiga STBM Award Nasional 2026
Luwu Timur Diumumkan Jadi Tuan Rumah Porprov Sulsel 2030
KONI Lutim Protes Klasemen Porprov, Persoalkan Posisi di Bawah Wajo
TAGGED:Bapenda Luwu TimurPAD Luwu TimurPajak MBLBPemkab LutimPT Vale Indonesia
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Luwu Timur Menang 2-0 Atas Gowa di Grup D Porprov XVIII
Next Article Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?