PATIKALA.COM – Pemkab Luwu Timur menjelaskan dasar hukum penagihan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ikutan kepada PT Vale Indonesia Tbk.
Total kewajiban pajak daerah beserta opsen yang ditagihkan mencapai sekitar Rp311 miliar. Nilai tersebut berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI dan Bapenda Luwu Timur.
Kepala Bapenda Luwu Timur, Muhammad Yusri, menegaskan kebijakan tersebut memiliki dasar regulasi. Penjelasan ini disampaikan untuk merespons opini publik yang mempersoalkan penagihan pajak MBLB.
Pemkab Lutim menyebut Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah melalui sejumlah tahapan pembentukan regulasi.
Prosesnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 35 Tahun 2023.
Selain itu, regulasi tersebut telah melalui harmonisasi Kanwil Kementerian Hukum, fasilitasi Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan, serta evaluasi Kemendagri dan Kementerian Keuangan.
Pakar Hukum Jelaskan Status Material Tambang
Pakar hukum administrasi dan tata negara, Dr. Zainuddin Djaka, turut memberikan pandangan mengenai status material overburden, top soil, dan reject disposal.
Menurutnya, material yang dikeruk dan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan operasional perusahaan perlu dilihat berdasarkan ketentuan perpajakan.
Ia menilai pemanfaatan material untuk pembangunan jalan tambang, penahan tebing, hingga area stockpile memenuhi unsur pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU HKPD.
Zainuddin juga merujuk hasil pemeriksaan BPK RI. Menurutnya, pengambilan MBLB ikutan untuk reklamasi, pascatambang, atau pemanfaatan lainnya dapat menjadi objek pajak sesuai ketentuan.
Sementara itu, pengecualian objek pajak disebut berlaku untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum nonkomersial, serta rumah ibadah yang dibiayai masyarakat.
Rincian Tagihan Mencapai Rp311 Miliar
Berdasarkan data yang disampaikan Pemkab Lutim, tagihan tersebut terbagi dalam dua kelompok material.
Pertama, reject disposal untuk masa pajak September hingga Desember 2025. Nilai pajak daerah dan opsennya sekitar Rp14 miliar berdasarkan SKPDKB.
Kedua, overburden yang dimanfaatkan, termasuk top soil dan disposal, untuk masa pajak Januari 2025 hingga Juni 2026. Nilainya sekitar Rp297 miliar.
Dengan demikian, total tagihan pajak daerah dan opsen mencapai sekitar Rp311 miliar.
Pemkab Lutim berharap manajemen PT Vale Indonesia Tbk segera menindaklanjuti ketetapan tersebut. Pemerintah daerah juga meminta perusahaan bersikap kooperatif dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.
Penagihan ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Lutim memperkuat penerimaan daerah. Namun, perkembangan penyelesaian tagihan dan tanggapan resmi PT Vale masih perlu disampaikan secara terbuka kepada publik. (bii)



