Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Fraksi PDIP Desak PT Vale Beri Kepastian Pajak MBLB Rp311 Miliar
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Politik

Fraksi PDIP Desak PT Vale Beri Kepastian Pajak MBLB Rp311 Miliar

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
4 November 2026
Share
SHARE

PATIKALA.COM – Tagihan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp311,059 miliar kepada PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur.

Fraksi PDIP meminta PT Vale segera memberikan kejelasan terkait Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan Pemkab Luwu Timur.

Menurut Fraksi PDIP, belum adanya pembayaran maupun kejelasan sikap perusahaan berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga

Hari Pahlawan, Firman Udding Tekankan Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Hari Pahlawan, Sarkawi Hamid Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Luwu Timur

Persoalan ini dinilai semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Pajak MBLB Berkaitan dengan Program Masyarakat

Fraksi PDIP menilai pajak MBLB merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Potensi penerimaan tersebut dapat mendukung pembiayaan berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Di antaranya bantuan pendidikan dan beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, hingga program pupuk gratis bagi petani.

“Jika potensi penerimaan pajak MBLB sebesar Rp311,059 miliar tidak terealisasi, tentu akan menimbulkan persoalan bagi kemandirian fiskal daerah,” demikian substansi pernyataan publik Fraksi PDIP.

Fraksi tersebut juga mengingatkan bahwa pajak MBLB termasuk jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Karena itu, penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber PAD yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Minta PT Vale Segera Berikan Kepastian

Atas persoalan tersebut, Fraksi PDIP meminta PT Vale segera menentukan sikap terhadap SKPDKB yang diterbitkan Pemkab Luwu Timur.

Perusahaan diminta memenuhi kewajiban pembayaran atau menyampaikan keberatan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fraksi PDIP menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka juga berkomitmen memperjuangkan hak fiskal Kabupaten Luwu Timur.

Bagi Fraksi PDIP, persoalan pajak MBLB bukan sekadar mengejar target penerimaan. Lebih dari itu, optimalisasi pajak daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (bii)

You Might Also Like

DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar
Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Pemkab Lutim Jelaskan Dasar Hukum Tagihan Pajak MBLB Rp311 Miliar ke PT Vale
Pemkab Lutim Serahkan Propemperda 2027, Bupati Tekankan Kualitas Ranperda
Erick Estrada Salurkan 37 Kambing, Warga Pekaloa Didorong Kembangkan Ternak
TAGGED:DPRD Luwu TimurFraksi PDIPPAD Luwu TimurPajak MBLBPT Vale Indonesia
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Kapolres Luwu Timur menghadiri evaluasi TMMD ke-130 yang mencakup pembangunan jembatan di Burau dan jalan rabat beton di Wasuponda. Kapolres Lutim Hadiri Evaluasi TMMD ke-130, Dukung Pembangunan di Wasuponda dan Burau
Next Article MT 3 Tetap Berjalan di Musim Kemarau, Bupati Irwan Optimistis Produktivitas Pertanian Terjaga
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?