PATIKALA.COM – Tagihan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp311,059 miliar kepada PT Vale Indonesia Tbk menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur.
Fraksi PDIP meminta PT Vale segera memberikan kejelasan terkait Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang diterbitkan Pemkab Luwu Timur.
Menurut Fraksi PDIP, belum adanya pembayaran maupun kejelasan sikap perusahaan berpotensi menghambat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Persoalan ini dinilai semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan sumber pendapatan untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Pajak MBLB Berkaitan dengan Program Masyarakat
Fraksi PDIP menilai pajak MBLB merupakan salah satu instrumen penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Potensi penerimaan tersebut dapat mendukung pembiayaan berbagai program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Di antaranya bantuan pendidikan dan beasiswa, bantuan sosial bagi lanjut usia, hingga program pupuk gratis bagi petani.
“Jika potensi penerimaan pajak MBLB sebesar Rp311,059 miliar tidak terealisasi, tentu akan menimbulkan persoalan bagi kemandirian fiskal daerah,” demikian substansi pernyataan publik Fraksi PDIP.
Fraksi tersebut juga mengingatkan bahwa pajak MBLB termasuk jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Karena itu, penerimaan pajak tersebut menjadi salah satu sumber PAD yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Minta PT Vale Segera Berikan Kepastian
Atas persoalan tersebut, Fraksi PDIP meminta PT Vale segera menentukan sikap terhadap SKPDKB yang diterbitkan Pemkab Luwu Timur.
Perusahaan diminta memenuhi kewajiban pembayaran atau menyampaikan keberatan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi PDIP menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Mereka juga berkomitmen memperjuangkan hak fiskal Kabupaten Luwu Timur.
Bagi Fraksi PDIP, persoalan pajak MBLB bukan sekadar mengejar target penerimaan. Lebih dari itu, optimalisasi pajak daerah berkaitan dengan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. (bii)



