Patikala.com – Komisi I DPRD Luwu Timur mendorong penyelarasan program antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana madrasah. Langkah ini dinilai penting agar dukungan anggaran pusat dan daerah saling melengkapi serta tidak tumpang tindih.
Dorongan tersebut disampaikan setelah Komisi I DPRD Luwu Timur berkonsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Kamis (17/09/2026).
Anggota Komisi I DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, mengatakan konsultasi membahas kebutuhan sarana madrasah negeri maupun swasta di Luwu Timur.
Kebutuhan itu mencakup perbaikan ruang kelas, pengadaan mobiler, hingga pembangunan dan kelengkapan laboratorium.
“Kami mendorong terbangunnya sinkronisasi yang lebih kuat antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, agar dukungan APBN dan APBD dapat saling melengkapi, tepat sasaran, dan tidak tumpang tindih,” ujar Prima.
Menurut Prima, koordinasi perlu dilakukan sejak tahap perencanaan. Dengan pemetaan kebutuhan sejak awal, pemerintah dapat menentukan fasilitas yang menjadi prioritas sekaligus menetapkan sumber anggaran yang paling tepat.
Ia menjelaskan, madrasah berada di bawah pembinaan Kementerian Agama sehingga pembiayaannya pada umumnya bersumber dari APBN. Karena itu, keterlibatan APBD membutuhkan mekanisme dan pembagian peran yang jelas.
Komisi I menilai peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran dan kualitas tenaga pendidik. Ketersediaan lingkungan belajar yang aman, layak, dan didukung fasilitas memadai juga menjadi bagian penting dalam menunjang pendidikan.
Sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat membuat pemenuhan sarana madrasah lebih terarah, sekaligus memastikan setiap dukungan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. (bii)



