Patikala.com – Rencana pemindahan jalur pipa minyak PT Vale Indonesia di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Luwu Timur, mendapat penolakan dari warga.
Warga mengkhawatirkan potensi kebocoran pada jalur baru, sekaligus mempersoalkan pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen lingkungan proyek tersebut.
Penolakan itu disampaikan Forum Komunikasi Masyarakat Balambano (FKMB) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Luwu Timur, PT Vale Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), 15 September 2026.
Juru bicara FKMB, Risal Mujur, mengatakan kekhawatiran warga tidak lepas dari riwayat kebocoran pipa minyak PT Vale, termasuk kejadian di Desa Lioka, Kecamatan Towuti.
“Terkait riwayat tumpahan minyak akibat kebocoran pipa, menurut saya ini menjadi catatan merah bagi PT Vale,” ujar Risal dalam RDP.
Menurut FKMB, rencana reroute pipa bukan hanya persoalan teknis. Warga juga mempertanyakan dampaknya terhadap lingkungan, lahan pertanian dan aktivitas masyarakat apabila terjadi kebocoran.
Warga Persoalkan Pelibatan dalam Dokumen Lingkungan
Selain risiko kebocoran, FKMB mempertanyakan proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Risal mengatakan warga mengaku tidak dilibatkan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan maupun sosialisasi rencana pemindahan jalur pipa.
“Beberapa tahun lalu, kami juga menolak rencana pemindahan jalur pipa ini dengan alasan yang sama, karena kami masyarakat di sana tidak ada satu pun yang dilibatkan,” katanya.
FKMB juga menilai lokasi jalur pipa baru terlalu dekat dengan permukiman dan area aktivitas warga.
Kekhawatiran tersebut masih menjadi pandangan masyarakat. Dalam RDP, belum disampaikan hasil kajian teknis yang dapat memastikan tingkat risiko lingkungan pada jalur yang direncanakan.
DPRD Minta Lokasi Ditinjau Langsung
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Rivaldy dari Fraksi PAN, mempertanyakan dasar penetapan lokasi reroute kepada manajemen PT Vale.
Ia meminta perusahaan menjelaskan kajian yang menjadi dasar pemilihan lokasi, terutama terkait keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur pipa.
Anggota DPRD Luwu Timur, Badawi, kemudian mengusulkan peninjauan langsung ke lokasi bersama perusahaan dan masyarakat.
Usulan itu dinilai penting agar kondisi lapangan dapat dilihat secara langsung sebelum pembahasan rencana reroute dilanjutkan.
Sementara itu, manajemen PT Vale menjelaskan bahwa reroute merupakan langkah untuk mengurangi risiko dalam jangka panjang melalui mitigasi dan upaya pencegahan pada jalur pipa bahan bakar.
RDP kemudian menyepakati peninjauan lokasi reroute di Balambano pada 22 September 2026 dengan melibatkan DPRD, PT Vale dan masyarakat.
Kesepakatan peninjauan tersebut belum berarti seluruh pihak menyetujui kelanjutan proyek reroute.
FKMB tetap meminta transparansi kajian lingkungan serta pelibatan masyarakat menjadi bagian dalam pembahasan rencana pemindahan jalur pipa tersebut. (bii)



