Patikala.com – Warga Luwu Utara sering kesulitan mendapat informasi resmi soal program pemerintah. Kini jalur itu dibenahi lewat penguatan PPID Luwu Utara.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfo-SP Kabupaten Luwu Utara meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup pemerintah daerah.
Langkah ini agar pengelolaan dan penyampaian informasi publik berjalan efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat sesuai ketentuan.
Kenapa PPID Luwu Utara Penting bagi Warga
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo-SP Luwu Utara, Isnaeni, menyebut penguatan ini bagian penting tata kelola informasi publik yang terbuka.
Menurutnya, PPID tidak sekadar menyediakan informasi. PPID juga memastikan informasi pemerintahan tersampaikan tepat, jelas, dan mudah diakses.
“PPID harus mampu memastikan informasi yang menjadi hak masyarakat dapat dikelola dan disampaikan dengan baik. Karena keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pelayanan publik,” ujar Isnaeni.
Selain itu, Ketua Tim Kerja PPID Sulawesi Selatan, Nurul Khaeriah, menekankan peran PPID dalam layanan informasi berkualitas.
“Pengelolaan informasi publik perlu didukung dengan pemahaman yang baik mengenai tugas, kewenangan, serta mekanisme pelayanan informasi sehingga PPID di setiap perangkat daerah dapat menjalankan fungsinya secara optimal,” tegasnya.
Baca juga: Visitasi Rampung, Pemenang Lomba Perpustakaan Desa Lutim Segera Ditentukan
Layanan Informasi Cepat dan Tepat
Kepala Diskominfo-SP Luwu Utara, Andi Zulkarnain, menegaskan keterbukaan informasi bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, penguatan kapasitas PPID perlu terus dilakukan agar pengelolaan informasi publik semakin baik.
“Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan mudah diakses. Tugas kita memastikan PPID mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” kata Andi Zulkarnain.
Alhasil, warga berhak menuntut jawaban cepat saat meminta dokumen atau data program daerah.
Meski begitu, keberhasilan penguatan ini bergantung pada konsistensi setiap perangkat daerah menjalankan fungsinya. (bii)



