Patikala.com – Warga Balambano masih ingat betul peristiwa kebocoran Lioka. Peristiwa itu membuat mereka waswas setiap kali mendengar rencana pemindahan jalur pipa minyak PT Vale Indonesia. Kini, kekhawatiran yang sama kembali mencuat di tengah warga.
Rencana reroute pipa di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, tak hanya soal lokasi. Warga menuntut jaminan bahwa kebocoran Lioka tidak terulang. Alhasil, tuntutan itu bergema dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Luwu Timur, Senin (15/9/2026).
RDP itu mempertemukan manajemen PT Vale, Forum Komunikasi Masyarakat Balambano (FKMB), dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur. Semua pihak duduk satu meja membahas risiko lingkungan. Sementara itu, warga menunggu kepastian di luar ruangan.
Kebocoran Lioka dan Risiko Reroute Pipa Vale
FKMB menilai reroute pipa PT Vale bukan sekadar proyek teknis. Mereka menyoroti potensi pencemaran air dan tanah jika pipa bocor. Selain itu, jalur baru dinilai dekat dengan permukiman dan lahan pertanian warga. Risiko itu dinilai terlalu besar untuk diabaikan.
Komisi III DPRD Luwu Timur menegaskan hal serupa. Mereka meminta kajian lingkungan dipublikasikan secara terbuka. Di sisi lain, DLH diminta memastikan pengawasan berjalan ketat. Meski begitu, keputusan akhir belum diambil dalam rapat tersebut.
Bagi warga Luwu Timur, dampaknya sangat nyata. Jika pipa bocor, sumber air bersih dan hasil kebun bisa terancam. Tak hanya itu, biaya kesehatan dan kerugian ekonomi akan ditanggung warga sendiri. Karena itu, mereka menuntut jaminan sebelum proyek berjalan.
Baca juga: Normalisasi Sungai Malili Segera Dimulai, Bupati Irwan Minta Dukungan Masyarakat
Desakan Audit Independen dan Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan resmi soal kelanjutan reroute. Warga berharap DPRD dan DLH berpihak pada keselamatan lingkungan. Lebih lanjut, FKMB mendesak audit independen terhadap jalur pipa lama. Mereka ingin bukti, bukan janji.
Jika kebocoran Lioka menjadi pelajaran, maka pengawasan harus diperketat. Warga Balambano tidak ingin sejarah buruk terulang. Mereka menuntut transparansi penuh dari PT Vale dan pemerintah daerah.
Baca juga: Tingkatkan Kapasitas Aparatur Desa, Pemkab Lutim Bekali Peserta dengan Materi Kebencanaan (bii)



