Patikala.com – Persoalan sarana pendidikan masih membayangi banyak sekolah Luwu Timur. Ada ruang belajar tanpa meja dan kursi, ada pula bangunan yang rusak akibat bencana dan menunggu perbaikan.
Di SMP Negeri 1 Tomoni Timur, empat ruang kelas baru berdiri tanpa mobiler. Guru dan siswa memanfaatkan fasilitas seadanya agar kelas tetap berjalan. Dalam temuan sebelumnya, sejumlah siswa bahkan belajar di lantai karena kekurangan meja dan kursi.
Sorotan Dewan
Kondisi ini masuk meja DPRD Luwu Timur. Dalam sidang paripurna Jumat, 4 September 2026, sejumlah fraksi membedah persoalan fasilitas sekolah satu per satu.
Fraksi PAN menemukan fasilitas sekolah di Tawakua yang terdampak longsor pada 2025. Fraksi ini meminta pemerintah memasukkan kebutuhan perbaikan ke dalam Perubahan APBD 2026. Rincian temuan itu bisa dibaca dalam laporan PAN soal sekolah Tawakua dalam APBD Luwu Timur 2026.
Fraksi NasDem menyoroti kebutuhan rehabilitasi dan pembangunan sarana pendidikan berdasarkan pemantauan di sejumlah kecamatan. Sikap serupa tergambar dalam dorongan NasDem lewat Perubahan APBD Luwu Timur. Fraksi GPR menambahkan temuan kekurangan mobiler di hampir seluruh sekolah yang mereka kunjungi.
Rangkaian temuan itu menunjukkan kebutuhan perbaikan tak berkutat pada satu jenis fasilitas atau satu sekolah saja.
Peta One Data
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur mendorong pemanfaatan One Data Dikbud. Platform ini memetakan kondisi sarana dan prasarana sekolah secara terintegrasi.
Lewat sistem tersebut, satuan pendidikan memperbarui informasi soal kondisi bangunan dan fasilitas yang perlu perhatian. Data mencakup ruang kelas, bangunan sekolah, hingga fasilitas pendukung belajar-mengajar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur, Raoda K, meminta kepala sekolah dan operator rajin memperbarui data.
“Saya harap kepala sekolah dan operator aktif memperbarui data sekolahnya di One Data secara real time,” kata Raoda.
Menurut Raoda, pembaruan data memberi pemerintah gambaran kondisi sekolah yang akurat. Data itu jadi acuan awal dinas untuk memverifikasi laporan kerusakan atau kebutuhan fasilitas.
“Ini penting menjadi acuan dinas melakukan verifikasi, lalu menganggarkan perbaikan atau pengadaan mobiler,” ujar Raoda.
Laporan sekolah tidak langsung menjadi dasar penganggaran. Dinas lebih dulu turun memverifikasi kondisi dan kebutuhan tiap satuan pendidikan.
Raoda menyebut pihaknya sudah mendata sejumlah sekolah yang membutuhkan revitalisasi bangunan, menindaklanjuti masukan para kepala sekolah. (bii)



