Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: PDIP Desak Pemda Evaluasi Program dan Percepat APBD Luwu Timur 2026
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Politik

PDIP Desak Pemda Evaluasi Program dan Percepat APBD Luwu Timur 2026

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
5 September 2026
Share
PDIP DPRD Luwu Timur soroti pelaksanaan APBD 2026
SHARE

Luwu Timur, Patikala.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendesak pemerintah mengevaluasi program yang belum berjalan maksimal dalam APBD 2026.

Langkah itu penting agar perubahan APBD tidak sekadar menambah anggaran, tetapi benar-benar mempercepat pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Harisal, menyampaikan tuntutan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (04/09/2026).

Baca Juga

Hari Pahlawan, Firman Udding Tekankan Tanggung Jawab Wakil Rakyat
Hari Pahlawan, Sarkawi Hamid Ajak Masyarakat Bersatu Bangun Luwu Timur

Menurut PDIP, pemerintah harus menjadikan perubahan APBD 2026 sebagai momentum memperbaiki pelaksanaan anggaran yang masih bermasalah.

PDIP Minta Program Lambat Dievaluasi

Arisal meminta pemerintah mengidentifikasi penyebab program APBD pokok 2026 belum terlaksana secara maksimal.

Pemerintah juga diminta mengevaluasi hambatan birokrasi, kapasitas teknis OPD, kualitas perencanaan, serta faktor ekonomi dan sosial.

Setelah itu, kegiatan yang terkendala harus dijadwalkan ulang secara realistis agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

PDIP mengingatkan penumpukan pekerjaan dapat meningkatkan risiko rendahnya kualitas pembangunan dan penggunaan anggaran yang tidak efisien.

Karena itu, pemerintah diminta memprioritaskan kegiatan yang benar-benar mendesak dan memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Pengawasan dan Belanja Harus Diperkuat

PDIP juga mendesak pemerintah memperkuat pengendalian belanja bersama DPRD dan Inspektorat.

Pengawasan tersebut diperlukan agar perubahan anggaran tidak hanya mengejar tingkat serapan.

Sebaliknya, setiap penambahan atau pergeseran anggaran harus memiliki alasan jelas, urgensi kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.

Menurut Arisal, pemerintah harus menjelaskan penyebab setiap kegiatan yang mengalami pengurangan atau perubahan anggaran.

Dengan demikian, perubahan APBD dapat menyelesaikan akar persoalan, bukan sekadar memindahkan anggaran antarprogram.

PDIP Tuntut Anggaran Berdampak ke Warga

PDIP menegaskan pemerintah harus mengarahkan perubahan APBD 2026 kepada sektor yang paling membutuhkan.

Anggaran, kata Arisal, harus menghasilkan perbaikan pelayanan publik dan pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat.

Karena itu, pemerintah tidak boleh menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

“Anggaran bukan hanya dokumen keuangan, tetapi juga instrumen politik dan instrumen manajemen,” ujarnya.

PDIP meminta hasil evaluasi pelaksanaan APBD pokok menjadi dasar dalam menentukan perubahan anggaran 2026.

Dengan langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu mencegah penumpukan pekerjaan sekaligus memastikan uang rakyat kembali dalam bentuk manfaat untuk masyarakat. (bii)

You Might Also Like

DPRD Lutim Dukung Penagihan Pajak MBLB PT Vale Senilai Rp311 Miliar
Komisi II DPRD Lutim Konsultasi Kampung Nelayan Merah Putih di Makassar
Pemkab Lutim Serahkan Propemperda 2027, Bupati Tekankan Kualitas Ranperda
Fraksi PDIP Desak PT Vale Beri Kepastian Pajak MBLB Rp311 Miliar
Erick Estrada Salurkan 37 Kambing, Warga Pekaloa Didorong Kembangkan Ternak
TAGGED:APBD Luwu Timur 2026DPRD Luwu TimurHarisal
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Abdul Halim Fraksi PAN DPRD Luwu Timur saat menyampaikan pandangan APBD 2026 PAN Soroti Sekolah Tawakua hingga Layanan Air Bersih dalam APBD Luwu Timur 2026
Next Article Irwan meninjau lokasi Harkopnas 2026 di Luwu Timur Harkopnas 2026 di Lutim, Irwan Minta Persiapan Dipercepat
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?