Luwu Timur, Patikala.com – Petani di Luwu Timur tidak boleh hanya diminta meningkatkan produksi. Setelah panen, mereka juga harus mendapat harga yang layak dan pasar yang jelas.
Hal itu menjadi perhatian Pansus DPRD Luwu Timur dalam pembahasan lanjutan Rancangan Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Anggota DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan Perda tersebut harus benar-benar memberi perlindungan kepada petani.
Menurutnya, jangan sampai petani sudah mengeluarkan biaya besar dan mencurahkan tenaga, tetapi justru mengalami kerugian ketika harga hasil panen turun.
“Jangan sampai biaya produksi meningkat, tenaga dan waktu telah dicurahkan, tetapi ketika panen tiba harga justru jatuh dan petani mengalami kerugian,” kata Firman.
Kepastian Harga Jadi Perhatian
Firman mengatakan kepastian harga penting agar petani merasa aman dalam menjalankan usaha taninya.
Karena itu, Rancangan Perda mengatur sejumlah upaya untuk mewujudkan kepastian harga hasil pertanian.
Pemerintah daerah diarahkan menyediakan informasi harga secara berkala. Selain itu, pemerintah juga dapat memfasilitasi kemitraan usaha antara petani dan pelaku usaha.
Kemudian, pemerintah dapat memfasilitasi perjanjian jual beli yang adil serta melindungi petani dari fluktuasi harga komoditas unggulan daerah.
“Kita ingin petani tidak hanya mampu memproduksi, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa hasil produksinya dapat dipasarkan dengan harga yang wajar dan menguntungkan,” ujar Firman.
Dengan demikian, petani tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika memasuki masa panen.
Pasar Dibuka, Kemitraan Harus Adil
Selain harga, akses pemasaran juga menjadi bagian penting dalam Rancangan Perda tersebut.
Pemerintah daerah diarahkan membuka akses pasar, mempromosikan komoditas unggulan, serta mengembangkan sistem pemasaran berbasis teknologi informasi.
Selanjutnya, pemerintah juga dapat membantu pemenuhan standar mutu, keamanan pangan, sertifikasi, pengemasan, pelabelan hingga distribusi hasil pertanian.
Firman juga mendorong pelaku usaha menjadi mitra yang sehat bagi petani.
Menurutnya, hubungan petani dan pelaku usaha harus dibangun secara adil, transparan dan saling menguntungkan.
“Transaksi antara petani dan pelaku usaha harus dilakukan dengan prinsip harga yang wajar, kesepakatan yang jelas, pembayaran tepat waktu, serta tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Dengan pola kemitraan tersebut, posisi tawar petani diharapkan semakin kuat. Sementara pelaku usaha tetap mendapatkan ruang untuk berkembang melalui pasokan hasil pertanian yang berkualitas.
Perda Harus Terasa Manfaatnya
Firman menilai petani dan pelaku usaha sebenarnya memiliki kepentingan yang sama.
Petani membutuhkan pasar yang mampu menyerap hasil produksinya. Sementara itu, pelaku usaha membutuhkan hasil pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan.
Karena itu, keduanya perlu ditempatkan sebagai mitra dalam membangun sektor pertanian Luwu Timur.
“Dengan adanya kepastian harga dan pemasaran, petani akan memiliki rasa aman dalam menjalankan usaha taninya,” katanya.
Ia menegaskan, Rancangan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
“Produksinya kita tingkatkan, pasarnya kita buka, harganya kita perjuangkan, dan kesejahteraannya kita pastikan,” pungkas Firman. (bii)



