Malili, Patikala.com – Persoalan lahan di kawasan Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur, kembali jadi perhatian.
Kali ini, persoalan tersebut bersentuhan dengan laporan dugaan perintangan operasional pertambangan yang dilayangkan PT Panca Digital Solution (PDS).
Awaluddin, yang mengaku mendapat kuasa untuk mengawasi lahan di kawasan tersebut, telah diperiksa penyidik Polres Luwu Timur, Kamis (20/08/2026).
Usai diperiksa, Awaluddin tidak tinggal diam. Ia justru mempertanyakan dasar laporan serta klaim ganti rugi atas lahan yang selama ini menjadi persoalan.
“Saya ini ditugaskan pemilik lahan untuk mengawasi tanah pemberi kuasa. Bagaimana mungkin saya dilaporkan?” kata Awaluddin saat jumpa pers di Sekretariat JMSI Luwu Timur.
Menurut Awaluddin, dirinya tidak pernah datang ke lokasi untuk menghalangi kegiatan PT PDS.
Ia mengaku hanya menjalankan tugas menjaga objek lahan yang diberikan kepadanya.
Awaluddin: Saya Hanya Jaga Lahan
Awaluddin menyebut objek yang dipersoalkan berkaitan dengan Sertifikat Nomor 47 dan 48.
Dalam keterangannya, sertifikat tersebut berkaitan dengan nama Krishna Bharata Sibgawinata dan Retno Suryaningsi.
Selain itu, ia menyebut ada empat pihak yang memiliki lahan dengan luas keseluruhan sekitar 72 ribu meter persegi di kawasan Lampia.
Menurut Awaluddin, sertifikat yang menjadi dasar klaim kepemilikan itu sudah terbit sejak 1983.
Ia juga mengaku pernah mendampingi petugas BPN/ATR Luwu Timur saat turun melakukan peninjauan lokasi.
“BPN pernah datang ke lokasi. Saya ditugaskan pemilik untuk mendampingi sekaligus memperbaiki patok,” ujarnya.
Karena itu, Awaluddin mempertanyakan kenapa keberadaannya di lokasi kemudian dianggap sebagai bentuk perintangan.
Menurut dia, persoalan tersebut mestinya dilihat dulu dari dasar penguasaan lahannya.
Ganti Rugi Dipertanyakan, Dibayar ke Siapa?
Tidak hanya soal laporan polisi, Awaluddin juga menyoroti klaim ganti rugi lahan.
Ia mengatakan, kalau memang lahan tersebut sudah diganti rugi, maka harus jelas siapa yang menerima pembayaran.
“Kalau pihak PDS bilang lahan tersebut sudah diganti rugi, ganti rugi itu sebenarnya dibayarkan kepada siapa?” tanyanya.
Bagi Awaluddin, pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya harus punya dasar.
Ia meminta bukti pembayaran, nama penerima, serta dokumen yang menjadi dasar ganti rugi dibuka dan diperiksa.
Sebab, menurut dia, persoalan seperti ini jangan hanya saling klaim.
Harus ada dokumen yang bisa dicek bersama.
Awaluddin juga menyinggung keberadaan dua jalur hauling yang menurut keterangannya membelah kawasan lahan yang dipersoalkan.
Ia kemudian mempertanyakan kegiatan PT PDS di lokasi tersebut, termasuk aktivitas yang disebut telah dihalangi.
Menurutnya, hal itu juga perlu diperjelas dalam proses pemeriksaan.
Kuasa Hukum: Jangan Campur Sengketa Lahan dengan Dugaan Pidana
Kuasa hukum Awaluddin dari AGC LAW OFFICE, Muh Askar Sudana, meminta penyidik melihat persoalan tersebut secara objektif.
Askar mengatakan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Namun, ia meminta penyidik memastikan dulu kegiatan apa yang disebut terhalangi.
Selain itu, tindakan konkret Awaluddin yang dianggap sebagai bentuk perintangan juga perlu dijelaskan.
“Klien kami kooperatif. Kami hanya meminta seluruh fakta diperiksa secara terbuka dan objektif,” ujar Askar.
Kuasa hukum juga meminta status operasional PT PDS saat laporan dibuat ikut diperiksa.
Mereka merujuk dokumen Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait penghentian sementara kegiatan Operasi Produksi.
Penghentian sementara itu disebut berlaku selama 60 hari kalender sejak surat diterbitkan pada 26 Mei 2026.
Meski begitu, Askar menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan IUP PT PDS sudah dicabut.
Ia juga tidak menyebut seluruh kegiatan perusahaan ilegal.
Menurutnya, hal tersebut harus dilihat dari dokumen resmi.
“PT PDS berhak mencari perlindungan hukum. Begitu juga Awaluddin berhak mendapat pemeriksaan yang adil,” katanya.
Dua Persoalan Ini Perlu Dilihat Terpisah
Menurut Askar, ada dua persoalan yang perlu dibedakan dalam kasus tersebut.
Pertama, dugaan perintangan kegiatan perusahaan.
Kedua, persoalan penguasaan dan klaim kepemilikan lahan di kawasan Lampia.
Keduanya, kata dia, jangan langsung dicampur begitu saja.
Penyidik perlu melihat tindakan yang dilakukan Awaluddin secara konkret.
Di sisi lain, status lahan juga perlu diperiksa melalui sertifikat, dokumen ganti rugi, serta keterangan para pihak.
Dengan begitu, duduk persoalannya bisa lebih terang.
Sampai saat ini, perkara tersebut masih dalam proses hukum.
Karena itu, belum ada kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.
Yang jelas, ada sejumlah pertanyaan yang kini perlu dijawab melalui dokumen dan pemeriksaan.
Mulai dari dugaan perintangan, status kegiatan perusahaan, penguasaan lahan, sampai klaim ganti rugi.
Pada akhirnya, publik Luwu Timur tentu menunggu satu hal: apa sebenarnya yang terjadi di balik persoalan lahan Lampia ini? (bii)



