Luwu Timur, Patikala.com – Masyarakat Luwu Timur diminta tetap waspada menghadapi potensi gempa bumi yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Karena itu, Pemkab Luwu Timur memperkuat kesiapsiagaan melalui penyusunan rencana operasi kedaruratan.
BPBD Luwu Timur menggelar rapat penyusunan rencana tersebut di Malili, Senin (13/7/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat BPBD Luwu Timur dan melibatkan berbagai instansi terkait.
Rencana ini bertujuan mempercepat penanganan masyarakat ketika gempa bumi terjadi.
Perkuat Koordinasi Lintas Instansi
Kepala BPBD Luwu Timur, dr. H. April, memimpin langsung rapat tersebut.
Menurutnya, seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana di Luwu Timur.
“Luwu Timur ini paling rawan bencana, jadi kita semua harus mempunyai sikap siaga,” ujar April.
Ia menegaskan, gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi secara pasti.
Karena itu, kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.
Rapat tersebut juga melibatkan Polres Luwu Timur, Basarnas, PLN, PDAM, Bulog, serta sejumlah OPD.
Selain itu, BPBD melibatkan tenaga ahli dari Lingkar Topografi Indonesia dalam penyusunan rencana tersebut.
Keterlibatan lintas sektor bertujuan menyatukan pola koordinasi ketika kondisi darurat terjadi.
Dengan demikian, setiap instansi dapat memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Masyarakat Perlu Mampu Beradaptasi
April menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui dokumen dan perencanaan.
Menurutnya, masyarakat juga perlu membangun kesadaran menghadapi kondisi darurat.
“Gempa ini bisa datang kapan saja, sehingga kita harus bisa beradaptasi,” jelasnya.
Karena itu, BPBD mendorong masyarakat memahami langkah keselamatan ketika gempa terjadi.
Selain meningkatkan kewaspadaan, masyarakat juga perlu mengetahui jalur dan prosedur evakuasi.
Langkah tersebut penting agar kepanikan dapat ditekan ketika bencana benar-benar terjadi.
Rencana Operasi Jadi Pedoman Penanganan
Lokakarya awal penyusunan rencana operasi berlangsung selama dua hari, 13-14 Juli 2026.
Selanjutnya, penyusunan dokumen berlangsung sekitar dua bulan hingga 27 Agustus 2026.
Tahapan tersebut akan menyatukan persepsi seluruh instansi terkait penanganan bencana gempa bumi.
Selain itu, dokumen akan mengatur pembagian peran dan pola koordinasi lintas sektor.
Nantinya, dokumen tersebut menjadi pedoman penanganan keadaan darurat di Luwu Timur.
Pemerintah menargetkan penanganan bencana berlangsung cepat, tepat, terpadu, dan efektif.
Dengan persiapan tersebut, pemerintah berharap risiko dan dampak gempa terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
Pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya soal menghadapi bencana, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat. (Hms)



