Malili, Patikala.com – Kesempatan kerja, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan bagi warga Dusun Laoli terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Komitmen itu, menurut pemerintah daerah, telah dijalankan bahkan sebelum pertemuan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, menegaskan seluruh poin yang menjadi perhatian Komnas HAM telah diakomodasi melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya, poin-poin yang dibahas dalam pertemuan bersama Komnas HAM sudah kami jalankan. Komitmen itu telah kami laksanakan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah,” ujar Ramadhan.
Komitmen Dimulai Sebelum Pertemuan dengan Komnas HAM
Ramadhan, yang juga menjabat Ketua Tim Penanganan Dampak Kawasan Industri Malili, menjelaskan komitmen tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman yang ditandatangani pada 22 April 2026.
Kesepahaman itu melibatkan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT Indonesia Huali Industry Park (IHIP), dan perwakilan Kelompok Masyarakat Lokal Terdampak atau Petani Laoli.
Melalui dokumen tersebut, para pihak sepakat memprioritaskan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sesuai kualifikasi perusahaan.
Selain itu, masyarakat juga memperoleh peluang berusaha melalui program pemberdayaan ekonomi yang disepakati bersama.
Kesepahaman itu turut mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Dokumen tersebut juga memuat sistem pengawasan bersama agar seluruh komitmen berjalan sesuai kesepakatan.
Sementara itu, Pemkab Luwu Timur bertugas melakukan verifikasi data masyarakat dan memberikan rekomendasi resmi. Adapun perusahaan tetap melaksanakan proses seleksi sesuai standar yang berlaku.
Menurut Ramadhan, substansi nota kesepahaman itu sejalan dengan poin-poin yang kemudian dibahas bersama Komnas HAM, terutama mengenai perlindungan masyarakat terdampak dan penguatan ekonomi warga.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Hak Seluruh Warga
Ramadhan menegaskan akses pendidikan dan layanan kesehatan telah menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Karena itu, seluruh program pendidikan dan kesehatan dapat diakses masyarakat, termasuk warga Dusun Laoli yang terdampak pembangunan kawasan industri.
Di sektor pendidikan, Pemkab terus memperluas akses melalui bantuan pendidikan serta berbagai program yang mendukung keberlanjutan sekolah.
Sementara itu, layanan kesehatan diperkuat melalui fasilitas kesehatan, jaminan pelayanan, dan program yang menjangkau hingga wilayah terpencil.
Menurutnya, berbagai program tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat yang terus dijalankan pemerintah daerah.
Tahapan Penanganan Dilaksanakan Sesuai Aturan
Selain menandatangani nota kesepahaman, Pemkab Luwu Timur juga telah melaksanakan berbagai tahapan penanganan dampak pembangunan kawasan industri.
Tahapan itu dimulai dari sosialisasi kepada masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah melakukan pendataan tanaman tumbuh dan objek kerohiman.
Kemudian, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) melaksanakan penilaian sebagai dasar pembayaran.
Setelah itu, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan keberatan sebelum pembayaran uang kerohiman dilakukan.
Bagi warga yang menolak pembayaran, pemerintah menempuh mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Malili sesuai ketentuan yang berlaku.
Ramadhan menegaskan seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat.
Ia juga menjelaskan lahan seluas 394,5 hektare yang menjadi lokasi pembangunan kawasan industri merupakan aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Aset tersebut berasal dari kompensasi pengganti kawasan hutan pembangunan PLTA Karebbe dan telah memiliki Nomor Induk Bidang (NIB).
Karena itu, pemerintah berkewajiban memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan sesuai aturan. Di sisi lain, kepentingan masyarakat yang selama ini memanfaatkan lahan tetap menjadi perhatian.
Menanggapi permintaan LBH Makassar agar Komnas HAM kembali turun menangani persoalan tersebut, Ramadhan menegaskan Pemkab menghormati setiap masukan dari berbagai pihak.
Namun demikian, ia menilai langkah-langkah yang telah ditempuh, termasuk penandatanganan nota kesepahaman sebelum pertemuan dengan Komnas HAM, menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi hak masyarakat terdampak.
“Kami tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh pihak. Tujuan kami bukan hanya memastikan investasi berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan, kesempatan kerja, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang peningkatan kesejahteraan sebagaimana menjadi komitmen bersama,” tutup Ramadhan.



