Luwu Timur, Patikala.com — Infrastruktur yang berkualitas menjadi harapan masyarakat. Karena itu, setiap proyek yang dibiayai APBD harus memberikan manfaat nyata dan bertahan dalam jangka panjang.
Harapan tersebut disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Luwu Timur saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pandangan fraksi dibacakan juru bicara Fraksi PAN, Nurcholis Aziz, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (03/07/2026).
Fraksi PAN meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang kualitasnya masih dipersoalkan masyarakat.
Soroti Kualitas Infrastruktur
Fraksi PAN menilai sejumlah pembangunan yang dibiayai APBD belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.
Beberapa ruas jalan, drainase, fasilitas umum, hingga sarana pelayanan publik dilaporkan mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Selain itu, fraksi juga menyoroti proyek yang terlambat selesai maupun pekerjaan yang dinilai belum sesuai spesifikasi.
Menurut PAN, kondisi tersebut menunjukkan pengawasan pelaksanaan proyek masih perlu diperkuat.
“Fraksi PAN merekomendasikan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan yang kualitasnya dipersoalkan masyarakat,” tegas Nurcholis Aziz.
Pengawasan Harus Diperketat
Selain meminta evaluasi, Fraksi PAN mendorong pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan hasil pembangunan.
Menurut fraksi, pembangunan tidak boleh hanya mengejar penyelesaian fisik sebelum akhir tahun anggaran.
Sebaliknya, setiap proyek harus mengutamakan mutu agar memiliki umur manfaat yang lebih panjang.
Karena itu, PAN meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap konsultan pengawas maupun penyedia jasa.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap rupiah APBD menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.
WTP Bukan Satu-satunya Ukuran
Fraksi PAN mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Namun, menurut PAN, opini WTP hanya menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan.
“Keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika APBD mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga,” ujar Nurcholis.
Di sisi lain, Fraksi PAN juga meminta pemerintah meningkatkan transparansi pelaksanaan APBD.
Dengan demikian, masyarakat lebih mudah mengakses informasi penggunaan anggaran sekaligus merasakan manfaat pembangunan hingga ke pelosok desa.



