Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: Bupati Luwu Timur Tak Berwenang Terbitkan IUP, Ini Penjelasan Pemkab
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
Ekonomi

Bupati Luwu Timur Tak Berwenang Terbitkan IUP, Ini Penjelasan Pemkab

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
24 Juli 2026
Share
Kepala DPMPTSP Luwu Timur Agus Tobarani menjelaskan Bupati tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP sesuai regulasi terbaru.
SHARE

Luwu Timur, Patikala.com – Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemkab Luwu Timur menegaskan Bupati tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP.

Penegasan itu disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Luwu Timur, Agus Tobarani, menyusul beredarnya isu yang mengaitkan Bupati dengan penerbitan IUP, termasuk yang dikaitkan dengan PT Tizar Tirzia Trizardi.

Menurut Agus, informasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pertambangan yang berlaku saat ini.

Baca Juga

Stan Luwu Timur Ramai Dikunjungi Warga di Festival Teluk Lalong 2026
Syal Taipa hingga Terasi Malili, Produk Luwu Timur Tampil di Festival Teluk Lalong

“Kami perlu meluruskan isu yang sengaja digiring agar masyarakat tidak terkecoh. Bupati Luwu Timur sudah tidak memiliki kewenangan menerbitkan IUP,” tegas Agus, Jumat (24/07/2026).

Kewenangan IUP Berada di Pemerintah Pusat

Agus menjelaskan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengubah sistem perizinan pertambangan di Indonesia.

Selain itu, aturan tersebut diperkuat melalui PP Nomor 96 Tahun 2021 yang terakhir diubah dengan PP Nomor 25 Tahun 2024.

Karena itu, kewenangan menerbitkan IUP mineral logam dan batubara sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM.

Sementara itu, gubernur hanya menerima pendelegasian untuk komoditas tertentu.

Kewenangan itu meliputi IUP mineral bukan logam, batuan, SIPB, IPR, IUJP lingkup provinsi, serta izin pengangkutan dan penjualan.

“Artinya, bupati tidak masuk dalam skema penerbitan IUP. Pemerintah kabupaten hanya menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan dan penataan ruang daerah,” jelas Agus.

Pemkab Minta Masyarakat Cermati Informasi

Agus menambahkan, bupati memang pernah memiliki kewenangan menerbitkan IUP pada periode 2009 hingga 2014.

Namun, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan itu dialihkan ke pemerintah provinsi.

Selanjutnya, regulasi terbaru menyerahkan kewenangan tersebut sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat.

Oleh sebab itu, mengaitkan penerbitan IUP saat ini dengan Bupati Luwu Timur dinilai tidak memiliki dasar hukum.

Pemkab Luwu Timur juga menduga ada pihak yang sengaja membangun persepsi negatif melalui isu pertambangan.

Karena itu, masyarakat diimbau lebih kritis dalam menerima informasi.

Selain itu, warga diminta selalu merujuk pada regulasi resmi dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak memiliki dasar hukum.

You Might Also Like

Luwu Timur Resmi Jadi Tuan Rumah Tunggal Porprov XIX Sulsel 2030
Luwu Timur Raih 146 Medali, Peringkat Tujuh di Porprov Sulsel XVIII
Luwu Timur Raih Peringkat Ketiga STBM Award Nasional 2026
Luwu Timur Diumumkan Jadi Tuan Rumah Porprov Sulsel 2030
KONI Lutim Protes Klasemen Porprov, Persoalkan Posisi di Bawah Wajo
TAGGED:Agus TobaraniBupati Luwu TimurDPMPTSP Luwu TimurPemkab LutimPertambangan
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article Wabup Luwu Timur Puspawati Husler mengikuti Bimtek Aswakada di Batam Wabup Lutim Ikuti Bimtek Aswakada, Tata Kelola Pemerintahan Diperkuat
Next Article Ketua DPRD Luwu Timur memimpin rapat pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027. DPRD Luwu Timur Matangkan Renja 2027, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?