Jakarta, Patikala.com – Di tengah dinamika Proyek Strategis Nasional (PSN) di Luwu Timur, Bupati Irwan Bachri Syam memilih membuka ruang dialog. Langkah itu ditempuh untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan tetap melindungi hak masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati saat bertemu Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Saurlin P Siagian, di Jakarta, Jumat (17/07/2026).
Pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Komnas HAM terkait perkembangan PSN serta penanganan masyarakat yang terdampak.
Pembangunan dan Hak Masyarakat Harus Sejalan
Irwan menegaskan, Pemkab Luwu Timur mendukung penuh pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Namun demikian, menurutnya, setiap proses pembangunan harus tetap mengedepankan perlindungan hak masyarakat, kepastian hukum, dan penyelesaian persoalan secara terbuka.
Karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami akan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara baik sesuai aturan yang berlaku,” ujar Irwan.
Ia juga memastikan masyarakat yang terdampak PSN memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya. Ini menjadi prioritas kami agar seluruh proses berjalan baik dan memberikan manfaat bagi semua pihak,” tegasnya.
Komnas HAM Apresiasi Langkah Pemkab
Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P Siagian, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang memilih membangun komunikasi secara langsung.
Menurutnya, dialog menjadi bagian penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Terima kasih atas kedatangan Pak Bupati dan jajaran. Kami mengapresiasi pemerintah daerah yang hadir berdiskusi dan memberikan penjelasan terkait berbagai hal yang menjadi perhatian masyarakat,” kata Saurlin.
Ia berharap komunikasi tersebut terus terjaga agar pembangunan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Komitmen Kawal Pembangunan yang Berkeadilan
Pertemuan itu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengawal pelaksanaan PSN secara transparan, adil, dan berpihak kepada masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan diharapkan tidak hanya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Turut mendampingi Bupati Luwu Timur, Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur Jihadin Peruge, Sekretaris Daerah Ramadhan Pirade, Asisten Pemerintahan dan Kesra Aini Endis Anrika, anggota DPRD Muhammad Iwan, pimpinan OPD terkait, Camat Malili Hasimning, Kepala Desa Harapan Mustakim, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.(hms)



