Patikala.comPatikala.comPatikala.com
  • Metro
    MetroShow More
    Bahtiar Manadjeng Pimpin KAHMI Sulsel, Ini Agenda yang Menanti
    13 November 2026
    Perumdam Waemami dan PMI Luwu Timur menyalurkan air bersih ke Malili, Angkona, dan Mangkutana untuk membantu warga terdampak kemarau panjang.
    Kemarau Panjang, Perumdam Waemami dan PMI Salurkan Air Bersih di Lutim
    29 Oktober 2026
    Anggota DPRD Luwu Timur Sarkawi Hamid melanjutkan pengabdian di PMI dan mendorong operasional UDD untuk mendukung kebutuhan darah masyarakat.
    Dilantik Sebagai Anggota Dewan Kehormatan PMI, Sarkawi Hamid: Hidup Harus Bermanfaat
    18 Oktober 2026
    Irwan Bachri Syam resmi memimpin IOF Luwu Timur periode 2026–2030. Ia menyatakan kesiapan daerah menjadi tuan rumah kejuaraan off-road regional hingga nasional.
    Resmi Pimpin IOF Lutim, Irwan Bidik Ajang Off-Road Skala Nasional
    17 Oktober 2026
    Irwan memimpin PMI Luwu Timur periode 2026–2031. Dukungan anggaran, penguatan UDD, dan kerja sama rumah sakit menjadi fokus layanan darah Luwu Raya.
    Irwan Pimpin PMI Lutim, Layanan Darah Luwu Raya Jadi Prioritas
    17 Oktober 2026
  • Pemerintahan
    • Pemkab Luwu Timur
    • DPRD Luwu Timur
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Politik
  • Olahraga
Reading: DPRD Luwu Timur Dorong Evaluasi Pajak Alat Berat agar Daerah Adil
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Patikala.comPatikala.com
  • Home
  • Metro
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Politik
  • Pendidikan
  • Pemkab Luwu Timur
  • DPRD Luwu Timur
  • Olahraga
Media Sosial Kami
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
DPRD Luwu Timur

DPRD Luwu Timur Dorong Evaluasi Pajak Alat Berat agar Daerah Adil

Redaksi Patikala
Redaksi Patikala
26 Juni 2026
Share
SHARE

Luwu Timur, Patikala.com – DPRD Luwu Timur mendorong pemerintah pusat mengevaluasi skema pembagian pajak alat berat. Langkah ini dilakukan agar daerah penghasil investasi mendapat manfaat fiskal yang lebih proporsional.

Dorongan tersebut disampaikan Komisi II DPRD Luwu Timur setelah melakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pembahasan itu berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya aturan pajak kendaraan alat berat.

Baca Juga

Ketua DPRD Luwu Timur memimpin rapat pembahasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027.
DPRD Luwu Timur Matangkan Renja 2027, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Luwu Timur, Andi Ahmad, mengikuti rapat paripurna pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Luwu Timur.
DPRD Luwu Timur Ingin RSUD I Lagaligo Bertransformasi Jadi Rumah Sakit Modern

Daerah Tanggung Dampak Aktivitas Industri

Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, mengatakan aktivitas alat berat banyak berlangsung di wilayah Luwu Timur untuk mendukung kegiatan investasi.

Namun, menurutnya, manfaat penerimaan pajak yang diterima daerah belum sebanding dengan dampak yang harus ditanggung pemerintah daerah.

“Skema yang berlaku sekarang masih belum mencerminkan rasa keadilan bagi daerah penghasil. Aktivitas alat berat berlangsung di Luwu Timur, tetapi manfaat penerimaan pajaknya belum kami rasakan secara proporsional,” ujar Sarkawi, Jumat (26/06/2026).

Ia menjelaskan, aktivitas industri turut memberi dampak terhadap kebutuhan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan mobilitas kendaraan, hingga berbagai persoalan lingkungan.

Karena itu, daerah penghasil dinilai perlu mendapat bagian penerimaan yang lebih adil.

Dorong Penguatan Pendapatan Daerah

Sarkawi menyebut perjuangan terkait pajak alat berat bukan hanya soal menambah pendapatan daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Yang kami perjuangkan bukan sekadar menambah pendapatan daerah. Yang lebih penting adalah menghadirkan keadilan fiskal bagi daerah yang menjadi lokasi aktivitas investasi,” tegasnya.

DPRD Luwu Timur berharap pemerintah pusat dapat mengkaji kembali kebijakan pembagian penerimaan pajak alat berat agar daerah yang menanggung dampak investasi memperoleh manfaat yang lebih seimbang.

You Might Also Like

Luwu Timur Resmi Jadi Tuan Rumah Tunggal Porprov XIX Sulsel 2030
Luwu Timur Raih 146 Medali, Peringkat Tujuh di Porprov Sulsel XVIII
Luwu Timur Raih Peringkat Ketiga STBM Award Nasional 2026
Luwu Timur Diumumkan Jadi Tuan Rumah Porprov Sulsel 2030
Pemkab Luwu Timur Awasi Penilaian Desa Antikorupsi 2026 di Tabarano
TAGGED:DPRD Luwu TimurInvestasi DaerahLuwu TimurPAD Luwu TimurPajak Alat Berat
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Email Copy Link Print
ByRedaksi Patikala
Follow:
Redaksi Patikala.com adalah tim jurnalistik yang berkomitmen menyajikan informasi aktual, independen, berimbang, dan mudah dipahami seputar Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
Previous Article DWP Sekretariat DPRD Luwu Timur Gelar Sertijab Ketua dan Bahas Program Kerja
Next Article Domino Bupati Cup I Lutim Pecahkan Rekor, 3.072 Peserta Rebut Rp400 Juta
Kontingen Kabupaten Luwu Timur siap bertanding pada Porprov XVIII Sulsel 2026 di Kabupaten Wajo dan Bone.
Patikala.comPatikala.com
Media Sosial Kami
© Patikala.com | Kawal Media Consultant Company. All Rights Reserved.
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Redaksi
  • Tentang Kami
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?